Web-GIS yang memetakan petak kebun sawit rakyat secara presisi dan memeriksanya terhadap tutupan hutan 2020, sebagai dasar verifikasi deforestation-free dan perencanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Regulasi Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi (EUDR) mensyaratkan geolokasi poligon lahan produksi. Sebagian besar kebun rakyat belum memiliki data spasial yang tervalidasi.
Kepemilikan lahan rakyat kecil dan tersebar, sehingga batas kebun belum terdelineasi secara spasial.
Pemeriksaan legalitas lahan masih manual, tersebar, dan belum terhubung dengan peta kawasan hutan maupun gambut.
Produk sawit ke Uni Eropa harus terlacak hingga koordinat kebun dan bebas deforestasi setelah 31 Desember 2020.
Tanpa data geospasial kebun, perencanaan peremajaan dan bantuan pemerintah sulit mencapai petani yang tepat.
Satu platform Web-GIS untuk memetakan, memeriksa, dan melaporkan status kebun sawit rakyat.
Poligon kebun lengkap dengan atribut pemilik, desa, luas, status lahan, dan umur tanaman; bisa difilter dan dicari.
Overlay otomatis petak dengan peta hutan 2020 (JRC GFC2020). Overlay kawasan hutan dan Kesatuan Hidrologis Gambut menyusul.
Rekap per desa dan status, laporan digital per petak, serta integrasi citra drone dan data produktivitas kebun.
Alur verifikasi yang transparan dan bisa diulang setiap kali data kebun diperbarui.
Batas kebun dipetakan melalui survei GPS dan drone bersama petani dan aparat desa.
Setiap petak diiriskan dengan peta hutan 2020 untuk menghitung luas tumpang tindih.
Petak diberi status berdasarkan ambang luas dan persentase tumpang tindih.
Petak yang ditandai dicek dengan citra historis atau kunjungan lapangan sebelum diputuskan.
Tumpang tindih < 0,1 ha dan < 5% luas petak (umumnya efek tepi batas).
Tumpang tindih ≥ 0,1 ha atau ≥ 5% luas petak; dicek lebih lanjut, tidak otomatis dinyatakan tidak patuh.
Data petak sawit rakyat eksisting yang telah terdigitasi dan dianalisis.
Angka diperbarui otomatis dari data peta · Luas dihitung dari geometri poligon · Sumber hutan: JRC GFC2020 V4
Proyek ini dikembangkan IPB University melalui Program Hilirisasi Riset Prioritas – Dorongan Teknologi, sebagai tindak lanjut Pra Studi Kelayakan di Provinsi Riau. Targetnya adalah aplikasi Web-GIS verifikasi yang siap diimplementasikan bersama pemerintah daerah dan kelembagaan petani.
Kebijakan kehutanan dan perkebunan, GIS, pemetaan drone, serta kelembagaan sosial-ekonomi.
Ketua Tim Peneliti
Telusuri petak per desa, cek status indikatif EUDR, dan tampilkan layer hutan 2020.